Radar Tulungagung,Kamis, 25 Juni 2009

TRENGGALEK – Terdakwa pemalsuan surat Parmono Hadi Susilo, warga Tanggaran, Ke­cama­tan Pule, akhirnya bebas. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang menangani ban­ding­­nya menyatakan, caleg ja­di Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) ini tidak terbukti secara sah dan me­yakinkan memalsu­kan surat seperti dituduhkan pihak Perhutani.
Penasihat hukum Par­mono, Setyo Eko menga­takan mendapatkan peti­kan putusan itu kemarin sore. Sebelumnya Eko mengaku mendengar kabar putusan bebas. Sehingga seharian kemarin dia memantau salinan putusan tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Trenggalek.
“Kami sempat cek ke kantor pos, siang belum datang. Baru pukul tiga (sore) datang. Akhirnya dilakukan koordinasi,” ujar Eko.
Meski menerima petikan putusan, awalnya Parmono diperkirakan belum bisa bebas kemarin. Pasalnya Kajari Trenggalek Fentje E. Loway kemarin tidak ngantor, lantaran tugas dinas ke Surabaya. “Ternyata bisa diwakilkan, akhirnya kami bawa pulang Pak Parmono,” ucap pengacara asal Malang ini.
Begitu disampaikan kabar gembira itu, Parmono langsung mengucap syukur. Pukul 18.00 dia meninggalkan Rutan Treng­galek. “Hasil bandingnya  yang bersangkutan bebas, jadi bisa pulang,” ucap Kepala Rutan Treng­galek Krismono.
Setelah keluar dari Rutan Treng­galek, Parmono kemudian bersa­ma penasihat hukum dan bebera­pa kader PKS lainnya sempat ke Pendapa untuk menemui Bupati Trenggalek Soeharto. Tak lama di pendapa, rombongan Parmono ke­mudian menuju ke Tanggaran, Pule.
Dikatakan Eko, selain menya­takan secara sah tidak terbukti me­malsukan surat, dan meminta agar kejaksaan negeri Trengga­lek selaku eksekutor membe­bas­kan Parmono, juga agar kejak­saan mengembalikan harkat dan martabat Parmono.
Tentang pembebasan Parmono ini Kasi Pidana Umum Kejak­saan Negeri Trenggalek sekali­gus jaksa penuntut umum perka­ra Parmono, Budi Santoso belum berkomentar.
Sekadar mengingatkan, Parmo­no Hadi Susilo dituduh Perhutani telah melakukan pemalsuan surat permohonan surat pemberita­hu­an pajak terhutang (SPPT). Tiga bulan setelah mengajukan permo­ho­nan tersebut keluar surat pem­beritahuan obyak pajak (SPOP) untuk 588 warga Tanggaran.
Karena tidak meminta izin ke Perhutani, kemudian Parmono diperkarakan dengan tuduhan me­langgar pasal 263 KUHP. An­caman pasal ini 6 tahun penjara. Jaksa menuntut empat tahun pen­jara, namun kemudian majelis hakim memutus delapan bulan pen­jara. Jika sesuai putusan Pe­ngadilan Negeri Trenggalek, ha­rusnya dia bebas pada Agustus nanti. Namun karena Pengadilan Tinggi Jatim memutus bebas, akhirnya Parmono bisa pulang kemarin. (tin)

Saya sering mendapat telpon,sms maupun e-mail dari banyak kalangan. Intinya minta informasi tentang produk tepung MOCAF (modified cassava flour,tepung ketela yang dimodifikasi). Sebuah temuan baru dunia pangan yang bisa memberi alternatif dari ketergantungan pada terigu impor.Dan alhamdulillah,industrialisasi-nya dimulai di Trenggalek.

Tentu saja,saya yang dengan sekian banyak kesibukan,tidak bisa serta merta menjawab semua permintaan informasi itu.Sejak dari yang ingin tahu sejarahnya,kegunaannya,cara bikinnya,mocaf bisa dipakai untuk kue apa saja,bahkan habis berapa mesinnya.Tentu hal-hal seteknis itu saya kewalahan menjawabnya,karena posisi saya memang berada di komisaris,di aspek kebijakan yang  menangani masalah masalah makro atau global saja.

Alhamdulillah,karena kerja keras dari kawan-kawan di koperasi Gemah Ripah Loh Jinawi, terutama mas Agus Wahyudi,jadilah web site khusus tentang mocaf. Web ini beralamat di www.mocaf-indonesia.com.

Semoga dengan go dunia maya ini,Mocaf semakin banyak dikenal luas masyarakat Indonesia dan dunia sebagai khazanah pangan alternatif.Dan jangan lupa, semua muncul dari Trenggalek,kota tercinta.Selamat berselancar.

Berakhir sudah drama kasus tanah blok Pacar desa Tanggaran yang melibatkan Parmono Hadi Susilo,kepala desa sekaligus caleg terpilih PKS. Kemarin,Parmono diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Surabaya di tingkat banding. Menurut Eko Cahyono,sang pengacaranya,Parmono dinyatakan bebas,direhabilitasi nama baiknya dan segera dikeluarkan dari tahanan.Ini artinya,apa yang dituduhkan JPU dalam kasus Parmono memang tidak terbukti sama sekali.

Kisah tentang kasus blok Pacar ini sering saya tulis di blog ini.Intinya,tanah-tanah ha er pach (hak guna usaha dari swasta zaman Belanda) memang banyak tersebar di Trenggalek dan menyisakan masalah akibat statusnya yang belum jelas.Ironisnya,Perhutani begitu saja mengklaim sebagai wilayahnya.Jadilah konflik berkepanjangan dengan warga.

Pulangnya Parmono ke rumahnya di Tanggaran tentu saja menggembirakan.Bukan saja keluarganya,tetapi juga semua warga Tanggaran. Tak heran,jika Parmono disambut bak pahlawan oleh warga desa Tanggaran. Saya yang mengikuti kepulangan pak Parmono,sangat terharu dengan sambutan warga yang spontan. Sejak dari batas desa hingga rumah Parmono,warga sudah berjejal ingin salaman.Tak sedikit ibu-ibu yang menangis haru,melihat pulangnya pak lurah.

Antusiasme bukan hanya datang dari warga,tetapi juga dari para penguasa. Nampak camat Pule,Ir.Joko Irianto juga ikut bersama kami mengantar hingga ke rumah Parmono. Bupati Soeharto juga memberikan salam hangat saat mampir ke pendopo.

Ya,ini sesungguhnya kemenangan rakyat atas arogansi lembaga Perhutani yang sering terlibat konflik dengan rakyat tepi hutan.Semoga kasus-kasus lain juga segera bisa diselesaikan.Amin.(Lapas Nggempleng—Pendopo–Tanggaran,24 Juni 2009)

Foto-foto : atas : Parmono menggendong anak kesayangan di depan pintu lapas Nggempleng Trenggalek,pasca bebas,rabu (24 juni 2009).Tengah: Parmono diterima Bupati Soeharto,didampingi camat Pule,Ir.Joko Irianto.Bawah :Warga membanjiri rumah Parmono,memberi ucapan selamat.

  Kecamatan Bendungan memang berada di bagian paling utara Trenggalek. Banyak orang yang mengidentikkan Bendungan dengan keterbelakangan,kejumudan, dan sebutan-sebutan tak enak lainnya. Bahkan, jika seorang pejabat atau kepala sekolah, atau guru jika dipindah ke kecamatan Bendungan biasanya akan menggerutu.

Namun, tahukah anda bahwa di kecamatan ini sebenarnya menyimpan sebuah “energi” yang dahsyat yang belum dieksplorasi dan dimanfaatkan optimal. Pertama, dari sisi keindahan,panorama Bendungan bolehlah kita setarakan dengan Batu di kawasan Malang Raya. Sekali-kali datanglah ke puncak Boto Putih. Akan terasa, nuansa wisata pegunungan yang asri dan menawan.Disamping udara yang sejuk, pemandangan juga sangat elok. Pokoknya apik banget. Kedua, potensi alam yang menawarkan aneka hasil bumi. Sayur mayur sebenarnya sangat cocok ditanam disini.Di daerah sekitar Dillem Wilis,kentang,kobis,dan aneka sayur lain sangat bagus.Ini belum lagi kalau bicara tanaman perkebunan seperti cengkeh dan kopi. Oh,ya, ternak juga tumbuh bagus di sana. Sapi perah sangat pas hidup di daerah Bendungan.

Begitulah,kenapa dulu Belanda menjadikan Bendungan sebagai sentra perkebunan kopi kawasan Jawa Timur bagian barat.Dillem Wilis konon pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah pusat perdagangan dan ekonomi yang signifikan. Ini ditandai dengan jejak eksodus warga masyarakat sekitar Madiun ke Bendungan, tidak lain untuk mengais rejeki dengan adanya geliat ekonomi kebun kopi. Jejak-jejak warisan Belanda itu sangat jelas bisa kita baca dan analisa sampai sekarang. Wajar jika aspirasi masyarakat , terutama orang tua di Bendungan, bahwa Dillem Wilis,sebaiknya dikembalikan saja menjadi kebun kopi seperti jaman Belanda. Sebab, terbukti dengan ditanami kopi,sangat pas dan Belanda memang sudah meneliti itu secara detil.

Foto : Aneka pepohonan masih tumbuh subur di Utara Bendungan. Raksasa yang sedang tidur dan perlu dibangunkan.

Bendungan harus dikembalikan ke awal abad 20 sbg pusat ekonomi dan perdagangan hasil bumi.

  Ini cerita tentang dunia jabatan dan budaya para pejabat di Indonesia.Setidaknya yang ada di Trenggalek,dimana saya kebetulan mulai masuk ke dunia itu. Sungguh, sebelumnya tak terbayangkan apalagi bermimpi untuk menduduki kursi dewan.Tidak pernah. Justru,dalam banyak kesempatan, jika dibolehkan saya sebenarnya menolak untuk dicalegkan.

Nah, memasuki dunia ini dengan ragam budaya-nya, saya terasa seperti orang asing. Beberapa hari yang lewat, para caleg terpilih mendapat undangan untuk datang ke gedung dewan dengan satu agenda : mengambil ukuran baju seragam dewan. Bersama rekan caleg PKS yang lain, saya pun datang. Setelah ukuran saya diukur, saya sempatkan ngobrol dengan kawan-kawan dari sekwan. Ya, itung-itung untuk memulai berkenalan biar akrab.

Dari obrolan ngalor ngidul, terungkap bahwa sang penjahit yang “mborong” pakaian caleg terpilih ini adalah dari Surabaya. Wah…! Muncul naluri  “jurnalistik” yang nampaknya susah dihilangkan : weleh..weleh…emang di Trenggalek ndak ada penjahit ? Pertanyaan itupun akhirnya saya utarakan. “Ini penjahit yang biasa njahit baju para pejabat.Pak bupati,pak gubernur,semuanya penjahit ini.Jadi,standar,pak.Kalau penjahit lokal,kadang jahitannya kurang bagus.Dan kami nanti yang dikomplain,” ujar orang disamping saya ini.

Kali pertama menjejakkan kaki di gedung dewan,saya seperti orang asing.Ndak masuk di logika saya : kenapa soal njahit baju yang itu berasal dari APBD rakyat Trenggalek,harus ngambil penjahit luar kota? Oke lebih baik. Tapi, bukankah asas manfaat harus diutamakan? Jadi,seberapa fatal-kah kalau ini ditangani penjahit Nggalek sendiri?

Diam-diam saya teringat sabda Nabi : “ Fa thuba lil ghuroba’ (berbahagialah orang yang asing). Wallahu a`lam.

Foto : Ini baju jahitan wong nggalek.Bagus dan enak dipakai..he..he…

Hidayat Nur Wahid : Pemilihan Satu Putaran, Suramadu II Terbangun

Akan ada penghematan Rp 4 triliun jika Pemilihan Presiden hanya satu putaran.

VIVAnews - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Pemilihan Presiden berjalan satu putaran saja. Jika satu putaran, negara bisa menghemat uang yang setara dengan pembangunan jembatan terpanjang di Asia Tenggara, Jembatan Surabaya-Madura.

“Uang yang bisa dihemat mencapai sekitar 4 triliun rupiah,” kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2009. “Ini uang yang cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu.  Artinya, dana itu bisa digunakan untuk membangun jembatan-jembatan atau infrastruktur lain di seluruh nusantara,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Sementara dari sisi fokus penyelenggaraan kehidupan bernegara, bila Pemilihan satu putaran, maka akan ada waktu lebih, karena bulan Agustus dan September sudah tidak lagi memikirkan kampanye. “Jadi, siapapun presiden terpilih, ia bisa membentuk kabinet dengan lebih cepat, sehingga begitu ia dilantik pada tanggal 20 Oktober malam, tanggal 21-nya ia bisa langsung bekerja,” ujar Hidayat yang terpilih kembali menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

“Jadi, saya pribadi sih setuju untuk menyelesaikan pilpres dalam satu putaran saja. Tapi hendaknya kalaupun satu putaran, azas luber jurdil betul-betul diberlakukan. Jangan main kayu, asal menang, dan menghalalkan segala cara,” katanya.

Untuk menyokong itu, Hidayat terlibat membuat iklan mendorong Pemilihan Presiden satu putaran. Iklan itu menurutnya bukan mengarahkan publik, tapi penyemangat semua pihak agar bekerja lebih baik memenangkan calonnya masing-masing.

Sumber: vivanews
Pengirim: MHN Update: 12/06/2009 Oleh: MHN